Selama ini aku hanya menikmati fasilitas pembangunan dan prasarana yang ada.  Kadang kalau ada pembangunan fasilitas yang lambat sekali hingga bertahun tahun lamanya pasti dalam hati bertanya tanya kenapa sih lama sekali.

Nah beberapa waktu lalu aku mendapat kesempatan emas untuk turut hadir dalam sebuah pertemuan nasional pengadaan 2017 di The Media Hotel.

Mereka yang hadir adalah para pakar dan praktisi.  Dan aku hadir sebagai seorang blogger yang memandang acara ini dari sudut pandang orang awam dan umum. Acara ini di prakarsai oleh P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia).

Nah mungkin teman teman blogger bertanya tanya apa sih P31 itu? Yuk mari kenalan dulu.

Jadi, P3I. Adalah Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dengan Ketua, Khalid Mustafa, S.T.,M.Kom. Didirikan oleh beberapa institusi yang terdiri dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, pekerjaan umum (PU), pendidikan, kesehatan, keuangan,auditor, konsultan, Ahli IT dan lain-lain.

Nah untuk apa sih sebenarnya acara ini dibuat bahkan sampai menghadirkan peserta dari berbagai daerah dari berbagai instansi terkait?

Jadi gaes,  dalam mendukung penguatan pembangunan sektor jasa konstruksi, di tahun 2017 ini telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, serta disepakati bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Nah dengan diadakannya temu nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam pembangunan di Indonesia, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam mengembangkan inovasi dan dalam pengelolaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa serta jasa konstruksi.

Tidak hanya itu,  dalam acara temu nasional ini juga diharapkan semua pihak bisa memahami konstruksi hukum dalam penyelenggaraan Undang-undang Jasa Konstruksi. Memahami arah perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai perubahan

Nah dengan pertemuan nasional ini diharapkan Peraturan Presiden terbaru ini mampu memberi pemahaman kebijakan pemerintah berkaitan dengan percepatan pembangunan dan daya serap anggaran pengadaan barang/jasa.  Ini yang penting.

Dalam acara ini juga diharapkan semua bisa memahami prosedur dan aspek penanganan hukum pada wilayah pengadaan jasa konstruksi. Membangun inovasi pengadaan barang/jasa

Dan yang paling penting tujuan dari acada dini diharapkan bisa mencari solusi obyektif percepatan pembangunan melalui perbaikan manajemen pengadaan

Barang/Jasa.

Kebetulan dalam acara pertemuan nasional ini aku hanya berkesempatan untuk mengikuti diakusi sesi pertama yang cukup aktif.  Apalagi para peserta dari pelaku pengadaan semua aktif dalam diskusi. . Semoga banyak hal dan hasil positif dari pertemuan nasional ini.  Aminm